Wakapolres Tolitoli, Kompol F. Taringan (tengah) dan Henrik Lamo, Koordinator Aksi (Baju merah) saat orasi di depal Mapolres Toli-toli, Kamis 10/02

Toli-toli, Topiksulawesi.com – Setelah sekian lama tanpa kejelasan, akhirnya persoalan tambang tembaga ilegal di kabupaten Tolitoli kembali menarik perhatian publik.

Kapolres Tolitoli AKBP Budhi Batara SH.MH, diduga terlibat dalam hilangnya barang bukti material hasil tambang ilegal dengan total berat diperkirakan 8 ton, material tersebut selama 3 bulan terakhir berada di Polsek Lampasio Polres Tolitoli.

Terkait hal itu sejumlah warga yang mengatas namakan Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu (ALMB) melakukan aksi unjukrasa di depan Mapolres Tolioli, Kamis, 10/02/2022.

Hendri Lamo, koordinator aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu, dalam orasinya menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Kapolres Tolitoli AKBP Budhi Batara SH.MH, merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang sangat mencoreng nama baik institusi Polri, terlebih lagi apa yang dilakukannya berbanding terbalik dengan apa yang saat ini tengah dilakukan oleh institusi Kepolisian, yaitu melakukan reformasi internal Kepolisian Republik Indonesia dengan Slogan PRESISI dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyio Sigit Prabowo.

Pernyataan sikap dalam aksi demonstrasi  yang dilakukan di depan Mapolres Tolitoli dengan peserta berjumlah puluhan orang tersebut disampaikan oleh Moh. Arifai Mappasulle SH.MH. 

Empat point dalam pernyataan sikap Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu adalah sebagai berikut ;

–  Mendesak  Kapolda Sulawesi Tengah untuk memeriksa dan menindaki Kapolres AKBP Budhi Batara SH.MH.

–  Mendesak Kepada Kapolri Jenderal Listyio Sigit Prabowo untuk membatalkan jabatan baru  AKBP Budi Batara SH.MH sebagai Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital di Polda Sulteng.

–  Meminta kepada Polres Tolitoli agar kedepan tidak ada lagi peristiwa atau kejadian yang sama yang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap institusi Kepolisian khususnya yang berada di Kabupaten Tolitoli.

–  Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu  akan memantau proses penindakan yang akan dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Tengah terhadap Kapolres Tolitoli AKBP Budi Batara SH.MH., yang  akan menempati jabatan baru sebagai WADIRPAMOVIT Polda Sulawesi Tengah.

Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan ALMB, Ketua DPD LPK Tolitoli, Edi Timang,  menegaskan bahwa hal ini sudah sejak awal menjadi perhatian Tim LPK, bahkan pihaknya sudah mendalami dan menelusuri hal ini sampai ke Provinsi Gorontalo dan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah.

” Sejak awal kami sudah monitor, tim kami sudah mengawal persoalan ini sampai ke Gorontalo, bahkan untuk mendalami persoalan ini, tim LPK berulang kali ke kota Palu untuk berkoordinasi dengan Polda Sulteng dan Gakkum KLHK” ujar Edi Timang. 

Edi menambahkan bahwa barang bukti yang hilang di Polsek  Lampasio adalah hal yang sangat memprihatinkan, ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik pada kepolisian, dan wibawa Penegak Hukum yang susah payah dijaga pada akhirnya akan runtuh.

Ditambahkannya, ” Ada banyak bukti dan fakta-fakta bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum, baik pengelolaan atau produksi tambangnya dan terlebih lagi hilangnya barang bukti terkait kasus ilegal mining yang diduga dikomersilkan dan melibatkan oknum petinggi di institusi Kepolisian, Kapolda harus memperhatikan persoalan ini, kami juga akan tetap mengawal dan mendukung langkah tegas Pak Kapolda dalam menyikapi persoalan ini ” tutup Edi.

Isu terkait tambang ilegal di Kabupaten Tolitoli sudah lama menjadi bahan perbincangan publik, namun tidak adanya ketegasan oleh Penegak Hukum dalam memproses atau setidaknya melakukan tindakan pencegahan pada akhirnya membuat masyarakat tidak lagi mempercayai atau pesimis terhadap upaya penegakan hukum terkait tambang Ilegal teristimewa yang berada dalam kawasan hutan. (TS-Wawan).