TOPsul. Jakarta, 16 Oktober 2025 — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, CEO ARCHY, Mukhradis Hadi Kusuma, menilai kinerja pemerintah menunjukkan dinamika positif yang patut diapresiasi, meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Menurutnya, dalam periode ini, berbagai program prioritas telah mulai berjalan dengan hasil yang cukup menjanjikan, namun tetap memerlukan penyempurnaan berbasis data dan angka.
“Pemerintahan Prabowo pada tahun pertama berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan menunjukkan arah kebijakan yang fokus pada ketahanan pangan serta kesejahteraan publik,” ujar Mukhradis di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Tiga Capaian yang Patut Diapresiasi
Pertama, dari sisi stabilitas ekonomi, perekonomian Indonesia pada 2024 mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,03% (c-to-c). Meski sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya (5,05%), angka ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi datang dari konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2,6%, sementara investasi (PMTB) tumbuh 4,61%,” jelasnya.
Kedua, terkait ketahanan pangan, langkah strategis pemerintah dinilai berhasil. Indonesia mencatat surplus produksi beras dengan Cadangan Beras Nasional (CBN) mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah.
“Ini menjadi indikasi awal keberhasilan program intensifikasi dan cetak sawah baru. Penetapan harga gabah Rp6.500 per kg juga memperlihatkan keberpihakan kepada petani,” terang Mukhradis yang akrab disapa Radis.
Ketiga, percepatan program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mulai menunjukkan hasil, meski baru tahap awal implementasi. Begitu pula dengan Program Kesehatan Gratis, termasuk skrining TBC yang sudah berjalan sejak awal 2025.
“Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo juga cukup tinggi, mencapai 81,4% berdasarkan survei 100 hari kerja,” ungkapnya.
Tiga Catatan Kritis dan Rekomendasi ARCHY
Meski sejumlah capaian layak diapresiasi, ARCHY menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki agar arah pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pertama, terkait efektivitas penyerapan anggaran.
Dalam UU APBN 2026, anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Namun, Radis menilai perlunya peningkatan efisiensi dan transparansi.
“Serapan anggaran ideal seharusnya minimal 95% di akhir tahun agar tidak ada dana mengendap. Realisasi belanja modal menunjukkan tren positif, tapi momentumnya harus dijaga,” ujarnya.
Kedua, optimalisasi program kesejahteraan, terutama MBG. Berdasarkan pemantauan ARCHY, masih ditemukan kendala distribusi di sejumlah daerah karena masalah infrastruktur dan birokrasi.
“Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, seperti penurunan stunting minimal 1% dalam tahun kedua, dan memastikan cakupan distribusi 100% di wilayah prioritas dalam 18 bulan ke depan,” kata Radis.
Ia juga menekankan pentingnya basis data penerima yang akurat dan terintegrasi untuk menghindari duplikasi dan salah sasaran. “Target 82 juta penerima harus benar-benar berbasis data valid,” tegasnya.
Ketiga, daya saing industri dan investasi.
Meskipun investasi (PMTB) tumbuh 4,61%, sektor industri pengolahan—penopang utama PDB—hanya naik 4,5% pada 2024.
“Pemerintah perlu mempercepat digitalisasi birokrasi dan sistem satu data nasional untuk memperlancar proses investasi serta meningkatkan daya tarik Indonesia,” ujar Radis.
Kesimpulan: Fondasi Sudah Diletakkan, Eksekusi Jadi Kunci
Secara umum, kajian ARCHY menyimpulkan bahwa tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo telah berhasil meletakkan dasar kuat di bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah ambisi besar menjadi hasil konkret dan terukur, melalui tata kelola anggaran yang efisien serta distribusi program yang tepat sasaran,” pungkas Mukhradis.