TOPsul. Palu – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi- Tengah menilai penurunan angka kemiskinan di daerah itu pada Maret 2025 harus diikuti langkah nyata yang menyentuh akar masalah. Mereka pun berencana menggelar aksi unjuk rasa, Senin (18/8), untuk mendesak pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Sulteng pada Maret 2025 sebesar 10,92 persen atau 356,19 ribu jiwa. Angka ini turun 0,12 poin persentase dibanding September 2024. Penurunan terjadi di perkotaan, dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen. Namun di perdesaan, justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.

Ketua EW-LMND Sulteng, Azis, menyebut penurunan jumlah penduduk miskin tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. “Kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Artinya, beban rumah tangga miskin semakin berat,” ujarnya di Palu, Kamis (14/8).

BPS mencatat garis kemiskinan naik menjadi Rp624.854 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin 5,25 orang, dibutuhkan sekitar Rp3,28 juta per bulan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Sementara itu, data Dinas Sosial Sulteng per Desember 2024 menunjukkan 1,63 juta jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah ini jauh lebih besar dari data BPS. Penerima DTKS terbanyak ada di Parigi Moutong (278.668 jiwa), Donggala (165.007 jiwa), dan Banggai (161.573 jiwa).

Azis menegaskan Satgas Pengentasan Kemiskinan harus dibentuk dari tingkat provinsi hingga desa dengan mandat memvalidasi data, mengintegrasikan program lintas sektor, mengawasi penyaluran bantuan sosial, dan melakukan intervensi cepat di kantong kemiskinan.

“Satgas harus jadi mesin kerja di lapangan, bukan sekadar forum koordinasi. Keberhasilannya diukur dari berkurangnya keluarga miskin, bukan hanya laporan di atas kertas,” tambahnya.

Aksi LMND pada 18 Agustus 2025 akan digelar di depan Kantor Gubernur Sulteng, diikuti kader dan anggota dari berbagai kampus di Palu. “Kami ingin memastikan pemerintah tidak hanya bicara angka, tapi benar-benar menurunkan kemiskinan di lapangan,” pungkas Azis.