TOPsul. Batui – Pemuda Adat yang tergabung dalam KONAU Institut resmi mengeluarkan ultimatum keras kepada Bupati Banggai. Mereka menolak rencana pengesahan Forum CSR DS LNG yang hanya melibatkan Kecamatan Kintom.
Dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9/2025), Achmad Yasin mewakili KONAU Institut menegaskan bahwa forum tersebut cacat representasi dan berpotensi menimbulkan perpecahan sosial.
“Kalau Bupati Banggai berani mengesahkan forum CSR yang cacat representasi ini, maka beliau harus siap menanggung konsekuensinya. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap masyarakat adat Batui, Toili, Nambo, dan wilayah terdampak lainnya, tapi juga menyalakan api konflik horizontal,” tegasnya.
Menurut KONAU Institut, Bupati seharusnya menjaga keadilan pembangunan, bukan justru memfasilitasi kepentingan sempit. CSR, kata Yasin, adalah kewajiban hukum perusahaan dan harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya satu kecamatan.
Ia juga mengingatkan bahwa momentum ini rawan, mengingat pada Desember masyarakat Batui akan melaksanakan berbagai ritual adat seperti Tumpe dan Monsawe.
“Kalau Bupati sahkan forum ini, masyarakat Batui bisa menganggapnya sebagai pelecehan dan diskriminasi. Bara konflik bisa membesar,” ucapnya.
Ultimatum KONAU Institut jelas: batalkan forum CSR DS LNG, atau Bupati akan kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat adat dan rakyat Banggai.
“Kalau Bupati tetap memaksakan, maka jangan salahkan masyarakat kalau bangkit melawan dengan caranya sendiri. Kami akan mobilisasi solidaritas adat dan rakyat untuk menolak forum ini. Ini bukan sekadar soal CSR, tapi soal harga diri dan keadilan,” pungkas Yasin.