TOPSUL, PALU – Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program sistem transportasi bus yang berjalan di Kota Palu. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat paripurna pada Selasa (6/5/2025) di ruang kerjanya.
Program transportasi bus di Kota Palu menggunakan skema buy the service (BTS), dengan tanggung jawab operasional dan perawatan sepenuhnya dipegang oleh PT Bagong. Pemerintah membayar sewa layanan senilai sekitar Rp1,8 miliar per bulan untuk 26 unit bus.
Program ini sebelumnya diberikan secara gratis kepada masyarakat, namun sejak Januari lalu sudah mulai dikenakan tarif. Menurut Rico, saat masih digratiskan, layanan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun, sejak dikenakan tarif, ia mencatat adanya perubahan kondisi di lapangan.
“Banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat mengenai kelanjutan program ini,” ujar Rico.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas layanan, termasuk kajian atas rute, frekuensi, dan titik pemberhentian bus.
Ia juga mengingatkan bahwa kontrak kerja sama memiliki masa berlaku satu hingga tiga tahun.
“Apabila ada niatan untuk memutuskan kontrak secara sepihak, hal itu bisa menimbulkan implikasi hukum,” jelasnya.
Rico menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji efisiensi penggunaan dana. Evaluasi juga mencakup potensi perbaikan layanan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rico menyatakan bahwa meskipun transportasi umum berpotensi memberikan kontribusi, fungsi utamanya tetap sebagai layanan publik.
“Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas ini untuk masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak bus yang beroperasi dalam kondisi kosong. Menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.
Rico menyebutkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Wali Kota Palu terkait hal ini. Saat ini, Dinas Perhubungan tengah melakukan kajian, dan pemerintah kota terbuka untuk koordinasi lebih lanjut dalam mencari solusi terbaik.