TOPsul. Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan dukungan penuh terhadap program bantuan laptop gratis yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemensos) bagi siswa Sekolah Rakyat dan para guru.
Meski baru berjalan sekitar satu tahun, pemerintah dinilai telah menunjukkan kerja nyata melalui berbagai program pro rakyat miskin. Salah satunya adalah pembagian laptop gratis, yang tidak hanya menjadi program bantuan semata, tetapi juga simbol keberpihakan negara terhadap pendidikan yang setara dan berkeadilan.
Program ini membuktikan bahwa Kemensos memahami kebutuhan masyarakat miskin dan serius bekerja sesuai harapan serta cita-cita rakyat. Bantuan laptop dinilai memberikan manfaat besar dalam mendukung kecerdasan dan keberlanjutan pendidikan anak bangsa, khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Selain memperluas akses pendidikan, program ini juga menjamin mutu pembelajaran serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam proses pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan visi dan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa kehadiran negara bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Koordinator LAKSI, Azmi Hiddzaqi, dalam rilisnya kepada jaringan media online menyampaikan bahwa program pembagian laptop ini sangat bermanfaat bagi siswa dan guru penerima. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan program yang pro rakyat miskin dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena memungkinkan siswa menikmati akses internet serta fasilitas penunjang pembelajaran.
“Program ini sangat vital bagi masyarakat miskin di tingkat akar rumput. Dengan adanya laptop gratis dari Kemensos, siswa dapat meningkatkan soft skill secara signifikan, mulai dari kemampuan riset, analisis data, komunikasi digital, hingga pemecahan masalah dan manajemen diri,” ujarnya.
LAKSI juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif dan opini yang tidak didukung data serta fakta. LAKSI menilai pengadaan laptop untuk Program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel, dengan pendampingan LKPP serta pengawasan Kejaksaan Agung dan Polri guna mencegah korupsi, kolusi, dan penyimpangan.
Proses pengadaan ini dinilai berada di bawah komitmen kuat pemerintah untuk menegakkan prinsip tanpa toleransi terhadap pelanggaran, sesuai arahan Presiden. Spesifikasi laptop pun disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan digital siswa, sebagaimana telah diberitakan sejumlah media pada periode Agustus–November 2025.
Azmi Hiddzaqi
Kordinator LAKSI
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia