 |
| Anggota DPRD Provinsi Sulteng Muhaimin Yunus Hadi, SE. (Foto: Red. /Topik Sulawesi) |
Topik Sulawesi, Palu – Anggota DPRD Muhaimin Yunus Hadi, SE menilai pemerintah daerah lamban dalam penyelesaian persoalan pemulihan pasca gempa Palu, Sigi, Donggala (Pasigala).
Muhaimin bahkan menegaskan dirinya siap melakukan aksi sosial penggalangan dana untuk membantu para penyintas bencana Pasigala yang hingga saat ini masih menempati rumah huntara dan huntap.
Tepat pada 28 September 2018, gempa yang disusul tsunami dan likuefaksi membuat Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) di Sulawesi Tengah dan sekitarnya luluh lantak.
Perieristiwa tersebut, dilaporkan ribuan orang menjadi korban jiwa, serta ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.
Peristiwa itu tercatat dalam sejarah dunia pada tanggal 28 September, gempa bumi 7,4 SR, likuifaksi dan tsunami landa Kota Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Tahun 2018 silam.
28 September 2023 tahun ini genap 5 tahun sudah bencana dahsyat itu berlalu, namun ratusan para korban penyintas kini masih menempati hunian sementara (huntara).
Hunian tetap (huntap) yang dijanjikan pemerintah kini masih hanya isapan jempol belaka. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun topiknasional.com dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, pada Kamis 28 September 2023, Mohamad Syafari Firdaus Ketua Tim Monitoring Rehabilitasi Rekonstruksi Sulteng dari organisasi Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulteng, menjelaskan dari total kebutuhan hunian 8.399 unit, diketahui huntap yang baru terbangun hingga Agustus 2023 sebanyak 4.454 unit.
Masih terdapat 3.798 unit yang sedang dibangun. Dan 147 unit yang sama sekali belum dibangun. Padahal seharusnya pembangunan huntap itu selesai dalam 2,5 tahun sejak diterbitkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 10/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pada 12 April 2019.
Mengetahui hal itu Anggota DPRD Provinsi Sulteng Muhaimin Yunus Hadi, SE angkat bicara. Politisi PAN itu mengungkapkan keprihatinannya terkait hal itu, dirinya menyebutkan pihak pemerintah daerah Provinsi Sulteng harus serius menangani persoalan huntap yang sudah harus diterima oleh para penyintas itu.
Dirinya mendesak pemerintah daerah sudah harus segera menyelesaikan proyek pembangunan hunian tetap itu yang saat ini diketahui terkendala dengan pembayaran beberapa lokasi pembangunan huntap yang dimaksud.
“Dugaan saya pemerintah sepertinya tidak mampu menyelesaikan persoalan ini termasuk pembayaran ganti rugi lahan yang akan dibanguni huntap, belum lagi masih ada yg tidak tersentuh
dana stimulan, ahli waris yg tidak
terima uang duka, ribuan KK hidup
menderita di huntara, di emperan Masjid, rumah kost, bahkan mengontrak dan kehilangan sumber ekonomi.” ujar Muhaimin dikutip topiknasional.com, Jumat (29/9/2023).
Tidak hanya itu Muhaimin bahkan menegaskan akan kembali melakuakan aksi penggalangan dana turun ke jalan untuk kemudian disalurkan kepada para penyintas
“Kalau memang tidak adalagi upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam meyelesaikan persoalan ini maka secara pribadi saya berencana akan melakukan penggalangan dana sendiri dengan melakukan aksi turun ke jalan serta tetap melakukan upaya-upaya lain.” tegas Muhaimin.***