Tuntut Kesejahteraan, Persatuan Buruh dan Mahasiswa di Morowali Gelar Aksi di DPRD, Ini Tuntutannya. (Foto: Istimewa)

TOPSul, Morowali – Puluhan masa aksi dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ( FNPBI ) Morowali, bersama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tengah. melakukan aksi demonstrasi pembakaran ban di depan kantor DPRD kabupaten morowali. Kamis, 02/05/2024.

Demonstrasi berlansung dari jam 10.00 – 16.00 wita Bertolak dari lokasi industri PT. BTIIG menuju Kantor DPRD Morowali. Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan namun tetap berakhir dengan damai.

Kericuhan bermula dari DPRD morowali yang tidak menindak lanjuti surat permohonan hearing dari masa aksi yang sudah masuk 4 hari sebelumnya menjadi pemantik kemarahan masa aksi, memaksa untuk melakukan pembakaran ban di halaman gedung DPRD morowali. 

Moh Rizal Kordinator aksi menerangkan bahwa isu yang di angkat dalam aksi ini adalah isu yang mendasar dalam kasus perburuan di kabupaten morowali dan penting untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten morowali dan dinas terkait

“isu isu yang kita bawa hari ini dalah isu yang mendasar dalam kesejahteraan buruh di kabupten morowali maka penting untuk segera diseriusi” ungkapnya

Ada 11 poin tuntutan yang di angkat dalam aksi ini yakni :

1. Berikan jamaminan keselamatan Dan kesehatan kerja Pekerja/Buruh

2. Bentuk dan sosialisasikan standar operasional (SOP) secara masif dilingkunan perusahaan, dan pekerja/buruh

3. Perjanjian Kerja dalam Waktu Tertentu (PKWT) harus Dihapuskan

4. Struktur Skala Upah haruas diterapkan 

5. Hentikan Intimidasi terhadap Pekerja/Buruh yang berserikat

6. Wujudkan kesetaraan tenaga kerja Asing dan Indonesia

7. Meminta kepada pihak perusahaan agar mentransparansikan pemotongan Pajak kepada Pekerja/Buruh

8. Izin Potong yang diberlakukan oleh pihak perusahan 

9. Menu makan dalam perusahaan

10. Meminta kepada DISNAKER mengenai SKS yang diberlakukan pihak Perusahaan

11. Meminta DPRD Kabupaten Morowali untuk Menghadirkan HRD PT. IHIP/BTIIG 

Setelah menunggu lebih dari 1 jam akhirnya masa aksi di terima di ruangan audiens untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Asisisten satu  Ir moh rizal badudin dan disnaker kabupaten morowali di pimpin oleh anggota dewan Lintas komisi harlan. SH. 

Moh Rizal pimpinan PK FNPBI Morowali yang juga sebagai kordinator aksi ini menerangkan bahwa mereka memilih untuk menunda dan meminta dprd morowali untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat di hari rabu 8 mei 2024. 

“ pihak DPRD tidak dapat menghdirkan seluruh dinas terkait, maka dari itu kami memutusakan untuk menunda dan mengagendakan rapat kembali di hari rabu”. Tutupnya.****