TOPsul. MAKASSAR – Antrean bahan bakar minyak (BBM), sulitnya mendapatkan gas LPG, hingga pemadaman listrik di Makassar dinilai perlu dilihat secara menyeluruh. Persoalan tersebut tidak seharusnya langsung dikaitkan dengan menipisnya subsidi energi maupun dugaan praktik mafia tanpa didukung data. Makassar 12-9-2026.
Pandangan tersebut disampaikan ekonom Muhammad Dwi Aprinandhi, S.E., M.E. Menurutnya, gangguan pada tiga sektor energi tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Ketiga persoalan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta daya beli dan produktivitas rumah tangga maupun pelaku usaha,” kata Dwi dalam analisis ekonominya.
Ia menjelaskan, persoalan anggaran pemerintah memang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Saat ini pemerintah menjalankan sejumlah program besar, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Namun, menurut Dwi, pelaksanaan program tersebut tidak secara otomatis menyebabkan subsidi BBM dan LPG berkurang atau membuat anggaran negara dan daerah terkuras.
Untuk memastikan pengaruhnya, diperlukan kajian terhadap alokasi anggaran, realisasi belanja, serta sumber pembiayaan masing-masing program.
Selain faktor anggaran, kondisi pasokan dan distribusi energi juga perlu mendapat perhatian. Antrean BBM yang panjang, LPG yang sulit diperoleh, serta pemadaman listrik dapat menjadi indikasi adanya persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Gangguan pasokan energi, kata Dwi, dapat menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian.
Pemadaman listrik, misalnya, dapat mengganggu produktivitas pelaku usaha. Sementara sulitnya memperoleh LPG dapat meningkatkan biaya operasional pedagang makanan dan usaha produksi rumahan.
Di sisi lain, antrean BBM berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Dwi juga menyoroti kemungkinan terjadinya pembelian berlebihan akibat kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan. Kondisi tersebut dikenal sebagai panic buying dan dapat memperburuk antrean serta kelangkaan sementara.
Karena itu, dugaan penimbunan maupun praktik mafia BBM dan LPG perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang jelas.
Apabila pasokan sebenarnya mencukupi tetapi masyarakat tetap mengalami kesulitan mendapatkan BBM atau LPG, maka jalur distribusi, pola pembelian, serta kemungkinan penyalahgunaan subsidi perlu diperiksa.
Gangguan energi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap masyarakat melalui meningkatnya biaya transportasi, produksi, dan distribusi barang.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, pelaku usaha dapat mengalami peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi harga barang dan daya beli masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama Pertamina dan PLN perlu memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi energi sesuai kebutuhan masyarakat.
Transparansi mengenai stok BBM dan LPG juga dinilai penting. Begitu pula informasi mengenai penyebab dan jadwal pemadaman listrik perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG harus diperkuat. Jika ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan subsidi, penindakan perlu dilakukan berdasarkan bukti dan data.
Perhatian juga diperlukan terhadap pelaku usaha kecil yang terdampak gangguan energi, khususnya pedagang makanan, usaha produksi rumahan, dan sektor usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga dapat membantu mengurangi tekanan konsumsi BBM dengan menghindari pembelian berlebihan dan mengatur perjalanan untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan.
Dwi menegaskan, persoalan antrean BBM, sulitnya memperoleh LPG, dan pemadaman listrik perlu ditangani berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Data mengenai pasokan, distribusi, tingkat konsumsi, serta kondisi jaringan listrik diperlukan untuk mengetahui akar persoalan dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya perlu menjaga ketersediaan energi, tetapi juga memastikan distribusinya berjalan baik dan informasi kepada masyarakat disampaikan secara transparan.