TOPsul. Palu – Aliansi rakyat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (25-08-2025). Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Massa aksi datang dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka menyampaikan tuntutan agar wakil rakyat di DPRD Sulteng lebih serius memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil serta menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator lapangan aksi menyebutkan, kehadiran mereka bukan untuk membuat kericuhan, melainkan untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan banyak warga. “Kami datang untuk menyampaikan suara rakyat. DPRD harus mendengar dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar duduk di kursi empuk,” ujarnya.
Tuntutan Mahasiswa antara lain:
– Evaluasi kebijakan kontroversial pemerintah
– Batalkan kebijakan PBB-P2
– Program Makanan Bergizi Gratis
– Kenaikan NJOP (kebijakan pemerintah daerah)
Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar gedung DPRD Sulteng melambat, namun tetap kondusif. Aparat kepolisian terlihat berjaga untuk memastikan keamanan jalannya aksi.
Sementara itu, sejumlah perwakilan massa aksi tidak di terima oleh anggota DPRD Sulteng untuk melakukan audiensi.
Aksi damai ini berakhir ricu pada sore hari setelah massa menyampaikan orasi secara bergantian. Para massa aksi di pukul mundur oleh para anggota kepolisian dengan menggunakan Water Canon.
Mereka berjanji akan terus mengawal janji DPRD Sulteng sampai ada kejelasan atas tuntutan yang sudah disampaikan.