 |
| Foto: Sonny Tandra,ST (Ketua Komisi III DPRD Sulteng)saat berikan keterangan, Palu-Selasa (05/04) doc.Asriyadi |
Topiksulawesi.com, Palu – Persoalan kelangkaan Bahan Bakar
Minyak (BBM) di Sulawesi tengah khususnya di kota Palu seakan tak ada habisnya,
hingga kini khusunya para supir truk masih disulitkan dengan susahnya untuk
mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar
Seperti yang terpantau oleh topiksulawesi.com di beberapa SPBU
di Kota Palu, Selasa 5/4/2022 terlihat puluhan mobil truk dan kendaraan
berbahan bakar solar lainnya masih mengekor di sejumlah SPBU di Kota Palu,
meski harus mengikuti antrian yang cukup panjang para supir ini tetap rela
untuk mengantri demi mendapatkan Solar.
Baca Juga : Setelah Migor, Kini Solar Kembali Langka di Kota Palu, Supir Truk Antri hingga Berhari-hari
Kelangkaan BBM jenis Solar ini diduga karena adanya
penyimpangan dalam pendistribusiannya, BBM bersubsidi diduga telah bocor kepada
orang/perusahaan yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, hal itu
diketahui berdasarkan Surat panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD
Sulteng untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 5/4/2022 dengan
menghadirkan beberapa isntansi terkait diantaranya, pihak Kepolisian Polda
Sulawesi Tengah, Danrem 132/Tadulako, Biro Perekonimian Setda Proviinsi
Sulawesi Tengah, PT. Pertamina TBBM
Depot Donggala, dan PT. Pertamina (persero) Sultengbar.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Sonny Tandra, ST
itu para Anggota DPRD mempertanyakan soal carut marutnya BBM khusunya yang bersubsidi
di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu dari segi pendistribusiannya,
kekurangan kuota BBM, hingga metode pengawasan dari pihak terkait yang dinilai
tidak maksimal.
“Kalau dalam hitungan saya kebocoran itu dan waktu menunggu
pemulihan BBM itu, sebenarnya kalau kita hitung secara ekonomi jangan-jangan
lebih besar dari pada uang yang akan kita keluarkan nanti untuk pengawasan, jangan kita menunggu semua
harus dari pusat, kalau menurut saya, apa yang bisa kita bikin di sini kita
lakukan lah sesuatu minimal untuk menekan”. ucap Sonny Tandra
Lanjut Sonny mengatakan, “ Jadi walupun seandainya kita
minta penambahan jata tapi kalau tetap kembali lagi tidak tepat sasaran yah tetap
sama, hanya oknum-oknum saja yang menammbah pundi-pundi keuntungan sama dia
gitu,” tegas Sony.
Terkait hal itu pihak DPRD meminta kepada Pihak Pertamina Depot
Donggala dan Pertamina Sultengbar untuk mendata berapa sebenarnya kebutuhan volume
yang dibutuhkan di setiap masing-masig depot yang biasanya digunakan,
selanjutnya pihak DPR juga meminta kepada Biro Perekonomian Setda Provinsi untuk
membuat surat permintaan penambahan kuota yang nantinya akan dibawa oleh DPRD
ke BP Migas, serta segera membentuk satgas dan tim terpadu dalam hal
pengawaswan di lapangan.
Sonny Tandra mengatakan Satgas yang nantinya akan dibentuk
tersebut hanya akan fokus pada pengawasan BBM saja “iya, satgas itu nanti hanya
fokus pada pengawasan BBM saja, dan nantinya pihak kepolisian dan TNI akan
terlibat langsung di dalamnya, sehingga saya meminta hanya ada beberapa OPD saja
yang akan masuk dalam satgas tersebut, mengingat bila terlalu banyak OPD nanti
justru akan membebani ke APBD lagi itu,” ungkap Sony.
TS-Asriyadi