TOPsul. KUBU RAYA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Dari hasil pemantauan, jumlah titik panas atau hotspot di wilayah tersebut mengalami penurunan.
Raja Antoni melakukan pengecekan di Rasau Jaya Satu, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Senin (24/8/2026). Dalam kegiatan itu, ia didampingi Gubernur Kalbar Ria Norsan, BMKG, TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, serta Masyarakat Peduli Api.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) hingga pukul 23.59 WIB pada Minggu (23/8), tercatat 28 hotspot di Kalbar.
Hotspot tersebut tersebar di tiga wilayah. Sebanyak 16 titik berada di Kabupaten Ketapang, 11 titik di Melawi, dan satu titik di Kubu Raya.
“Kalbar sendiri ya, Kalbar 28 hotspot. Yang terbanyak itu di Ketapang 16, kemudian di Melawi 11, dan 1 ada di Kubu Raya,” kata Raja Antoni.
Meski jumlah hotspot menurun, Raja Antoni mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum berarti persoalan asap telah sepenuhnya teratasi.
Saat berada di lokasi, tidak terlihat lagi api yang menyala di permukaan. Namun, asap masih tampak di sejumlah area. Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi karakteristik lahan gambut.
“Tidak adanya hotspot tidak berarti aman dari asap. Karena ini memang daerah gambut ya. Pembakaran tidak sempurna, sehingga asapnya lebih banyak ketimbang di tanah mineral,” ujarnya.
Menurut Raja Antoni, penurunan hotspot merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur. Penanganan karhutla melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB, hingga masyarakat dan relawan.
Sementara itu, kondisi hotspot secara nasional juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya titik panas lebih banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, data terbaru menunjukkan konsentrasi hotspot bergeser ke Sumatera.
Berdasarkan data per Minggu (23/8) malam, Sumatera Selatan tercatat memiliki 127 hotspot, disusul Riau sebanyak 54 titik dan Jambi 47 titik.
Raja Antoni mengatakan perkembangan karhutla dapat berubah dengan cepat sehingga membutuhkan pemantauan dan penanganan secara berkelanjutan.
“Data lapangan sangat dinamis secara nasional, karena memang ini sangat sulit diprediksi,” katanya.