TOPSul, Makassar – Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan secara serentak dibeberapa kabupaten dan kota di Sulsel pada tanggal 27 November mendatang semakin memunculkan banyak polemik.
Salah satu diantaranya terkait netralitas PNS, TNI dan Polri. Dan dari sekian banyaknya informasi yang berkembang, pembahasan mengenai hal tersebut mencuat ke permukaan semakin membuat situasi politik mulai memanas.
Menyikapi banyaknya informasi mengenai netralitas PNS, TNI dan Polri, Jamil Misbach Salah seorang Advokat Senior angkat bicara.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) ini bahwa keterlibatan abdi negara seperti PNS, TNI dan Polri dalam mendukung salah satu kandidat kepala daerah akan menimbulkan banyak permasalahan, jelas akan terjadi kekisruhan ucapnya.
Indonesia adalah negara hukum untuk dapat melakukan sesuatu atau tdk melakukan sesuatu selalu ada aturannya, rambu-rambunya. ada hukum yg mengaturnya
Demikian juga dlm pilkada, sebagai pesta demokrasi yg semuanya bertumpu pada menghargai pilihan rakyat, dan juga menghargai perbedaan pungkas orang dekat Otto Hasibuan ini.
pemimpin yg terpilih nanti tentu diharapkan mampu mewakili keinginan rakyat yg dipimpinnya.
TNI polri dan ASN secara keseluruhan harus menjaga netralitas, olehnya itu
Saya menghimbau agar lembaga-lembaga Negara khususnya lembaga penegak hukum harus menjadi garda terdepan untuk menjaga, mengawal pesta demokrasi dlm pilkada ini, jangan ada keberpihakan, jangan ada kesan menjegal paslon yg lain, mencari carikan kesalahan, ini tentu akan menciderai demokrasi tambahnya.
Ini juga menjadi pesan penting bapak presiden Prabowo dalam beberapa pidato beliau, tidak akan mengintervensi pemilihan kepala daerah, jadi kalau ada yang mengatasnamakan beliau itu tidaklah benar, olehnya itu jangan cederai demokrasi dengan menjual nama presiden kuncinya.***